Kebijakan Fiskal dan Hutang Pemerintah

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1.      Latar Belakang

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com) negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang.

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, oleh sebab itu banyak negara yang ingin menguasai, memeras dan menguras bangsa Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan  pada 17 Agustus 1945, Indonesia mulai membangun negaranya agar menjadi negara yang mandiri, demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang adil dan makmur.

Setelah merdeka, pemerintahan Indonesia memiliki warisan utang luar negeri yang diwariskan oleh pemerintahan Hindia Belanda, walaupun utang tersebut tidak pernah dibayar oleh pemerintahan Indonesia, akan tetapi pemerintah Indonesia memiliki utang yang baru. Utang pemerintah merupakan utang yang digunakan untuk melancarkan pembangunan perekonomian Indonesia.

Pembangunan perekonomian suatu bangsa merupakan cara yang paling pertama dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat suatu bangsa. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak hanya dapat dilakukan dengan bertekat dan semangat yang membaja dari seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi harus didukung juga oleh ketersediaan sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam; sumberdaya manusia; dan sumberdaya modal yang produktif. Jadi, tanpa adanya daya dukung yang kuat dari sumberdaya ekonomi yang produktif, maka pembangunan ekonomi mustahil dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan. Adapun kepemilikan terhadap sumberdaya ekonomi ini oleh negara-negara dunia ketiga atau negara-negara sedang berkembang tidaklah sama. Ada negara yang memiliki kelimpahan pada jenis sumberdaya tertentu, ada pula yang kekurangan.

Indonesia merupakan termasuk salah satu negara sedang berkembang. Pemerintah Indonesia  berusaha dengan berbagai cara untuk melakukan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi demi meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat dengan sumberdaya ekonomi yang dimiliki Indonesia. Tetapi akibat dari sumberdaya ekonomi yang terbatas terutama sumberdaya modal maka pemerintah Indonesia mendatangkan pinjaman-pinjaman dari negara-negara lain untuk dapat memberikan dukungan yang cukup bagi pelaksanaan program pembangunan  ekonomi nasional. Pinjaman-pinjaman dari negara-negara lain ini tidak bersifat cuma-cuma, tetapi dengan berbagai konsekuensi baik yang bersifat komersil maupun politis.

Pada satu sisi, datangnya pinjaman dari luar negeri tersebut dapat digunakan untuk mendukung program pembangunan ekonomi nasionol pemerintah, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional masyarakat meningkat. Tetapi pada sisi lain, diterimanya pinjaman dari luar dapat menimbulkan berbagai masalah dalam jangka panjang, baik ekonomi maupun politik, dan akan menjadi beban yang seolah-olah tak terlepaskan, yang justru menyebabkan berkurangnya tingkat kesejahteraan rakyat.

Utang pemerintah sudah berawal sejak masa jabatan presiden Soekarno, dan berlanjut ke masa presiden Soeharto, BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, serta hingga sampai dengan presiden sekarang Soesilo Bambang Yudhoyono. Dalam artian bahwa sejak merdeka pemerintah Indonesia sudah memiliki pinjaman dari negara-negara lain (utang) yang wajib dibayar dan setiap pergantian kepala pemerintahan, pemerintahan baru tersebut sudah memiliki kewajiban terhadap negara pemberi pinjaman. Didalam penulisan ini penulis ingin melihat utang pemerintah Indonesia dari tahun 1990-2005, khususnya utang luar negeri pemerintah Indonesia.

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang di atas dapat di buat beberapa rumusan masalah yaitu antar lain:

1. Definisi kebijakan fiskal (fiskal policy)
2. Tujuan kebijakan fiskal
3. Definisi hutang pemerintah

1.3     Tujuan Pembahasan

1. Agar lebih memahami definisi dari  kebijakan fiskal
2. Agar lebih memahami tentang hutang pemerintah
3. Serta mempermudah pembaca memahami kebijakan fiskal dan hutang pemerintah

BAB II

POKOK PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.

Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan

Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.

Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.

Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.

Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.

Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :

1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif

Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.

2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif

Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.

3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)

Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).

Tujuan dari Kebijakan Fiskal

Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakan pembangunan ekonomi bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut :

1.         Untuk meningkatkan laju investasi.

Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi disektor swasta dan sektor Negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga dapat dipergunakan untuk mendorong dan menghambat bentuk investasi tertuntu. Dalam rangka itu pemerintah harus menerapkan kebijaan investasi berencana di sektor public, namun pada kenyataannya dibeberapa Negara berkembang dan tertinggal terjadi suatu problem yaitu dimana langkanya tabungan sukarela, tingkat konsumsi yang tinggi dan terjadi investasi dijalur yang tidak produktif dari masyarakat dinegara tersbut. Hal ini disebabkan tidak tersedianya modal asing yang cukup, baik swasta maupun pemerintha. Oleh karena itu kebijakan fiskal memberikan solusi yaitu kebijakan fiskal dapat meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong dan menghambat laju investasi. Menurut Dr. R. N. Tripathy terdapaat 6 metode yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka menaikkan rasio tabungan incremental bagi mobilisasi volume keuangan pembangunan yang diperlukan diantaranya; (1) control fisik langsung, (2) peningkatan tariff pajak yang ada, (3) penerapan pajak baru, (4) surplus dari perusahaan Negara, (5) pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflationer dan (6) keuangan deficit.

2.         Untuk mendorong investasi optimal secara sosial.

Kebijakan fiskal bertujuan untuk mendorong investasi optimal secara sosial, dikarenakan investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tangunggan Negara secara serentak berupaya memacu laju pembentukkan modal. Nantinya invesati optimal secara sosial bermanfaat dalam pembentukkan pasar yang lebih luas, peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya produksi.

3.         Untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Untuk merealisasikan tujuan ini, kebijakan fiskal berperan dalam hal pengelolan pengeluaran seperti dengan membentuk anggaran belanja untuk mendirikan  perusahaan Negara dan mendorong perusahaan swasta melalui pemberian subsidi, keringanan dan lain-lainnya sehingga dari pengupayaan langkah ini tercipta tambahan lapangan pekerjaan. Namun, langkah ini harus juga diiringi dengan pelaksanaan program pengendalian jumlah penduduk.

4.         Untuk meningkatkan stabilitas ekonomi ditengah ketidak stabilan internasional

Kebijaksanaan fiskal memegang peranan kunci dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi dampak internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot rejeki nomplok yang timbul dari kenaikkan harga pasar. Sedangkan bea impor yang tinggi pada impor barang konsumsi dan barang mewah juga perlu untuk menghambat penggunaan daya beli tambahan.

5.         Untuk menanggulangi inflasi

Kebijakan fiskal bertujuan untuk menanggulangi inflasi salah satunya adalah dengan cara penetapan pajak langsung progresif yang dilengkapi dengan pajak komoditi, karena pajak seperti ini cendrung menyedot sebagian besar tambahan pendapatan uang yang tercipta dalam proses inflasi.

6.         Untuk meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional

Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendistribusikan pendapatan nasional terdiri dari upaya meningkatkan pendapatan nyata masyarakat dan mengurangi tingkat pendapatan yang lebih tinggi, upaya ini dapat tercipta apabila adanya investasi dari pemerintah seperti pelancaran program pembangunan regional yang berimbang pada berbagai sektor perekonomian.

2.1.3        Bentuk – Bentuk Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal umumnya dibagi atas tiga kategori, yaitu:

1.      Kebijakan yang menyangkut pembelian pemerintah atas barang dan jasa.

Pembelian pemerintah atau belanja negara merupakan unsur di dalam pendapatan nasional yang dilambangkan dengan huruf “G”. Pembelian atas barang dan jasa pemerintah ini mencakup pemerintah daerah, dan pusat. Belanja pemerintah ini meliputi pembangunan untuk jalan raya, jalan tol, bangunan sekolah, gedung pemerintahan, peralatan kemiliteran, dan gaji guru sekolah.

2.      Kebijakan yang menyangkut perpajakan

Pajak merupakan pendapatan yang paling besar di samping pendapatan yang berasal dari migas. Baik perusahaan maupun rumah tangga mempunyai kewajiban melakukan pembayaran pajak atas beberapa bahkan seluruh kegiatan yang dilakukan. Pajak yang dibayarkan digunakan semata-mata untuk pembangunan negara tersebut. Kebijakan pemerintah atas perpajakan mengalami pembaharuan dari waktu ke waktu, hal ini disebut tax reform (pembaharuan pajak). Tax reform yang dilakukan pemerintah mengikuti adanya perubahan di dalam masyarakat, seperti meningkatnya pendapatan, meningkatnya

3.      Kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer.

Pembayaran transfer meliputi kompensasi pengangguran, tunjangan keamanan sosial, dan tunjangan pensiun. Jika dilihat pembayaran transfer merupakan bagian belanja pemerintah tetapi sebenarnya pembayaran tansfer tidak masuk dalam komponen G di dalam perhitungan pendapatan nasional. Alasannya yaitu karena transfer bukan merupakan pembelian sesuatu barang yang baru diproduksi dan pembayaran tersebut bukan karena jual beli barang dan jasa. Pembayaran transfer mempengaruhi pendapatan rumah tangga, namun tidak mencerminkan produksi perekonomian. Karena PDB dimaksudkan untuk mengukur pendapatan dari produksi barang dan jasa serta pengeluaran atas produksi barang dan jasa, pembayaran transfer tidak dihitung sebagai bagian dari belanja pemerintah.

            Salah satu gagasan utama Keynes pada tahun 1930-an adalah kebijakan fiskal dapat dan hendaknya digunakan untuk menstabilkan tingkat keluaran dan peluang kerja. Secara spesifik menurut Keynes, terdapat dua hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam kebijakan fiskal yaitu:

1)      Kebijakan fiskal ekspansioner yaitu memotong pajak dan/atau menaikkan pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari penurunan.

2)      Kebijakan fiskal kontraksioner yaitu menaikkan pajak dan/atau memangkas pengeluaran untuk mengeluarkan perekonomian dari inflasi.

Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan fiskal mempunyai pengaruh baik jangka panjang maupun jangka pendek. Kebijakan fiskal mempengaruhi tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang , sedangkan dalam jangka pendek mempunyai pengaruh terhadap permintaan agregat barang dan jasa.

2.1.4        APBN dan Kebijaksanaan Fiskal

Pengaruh kebijaksanaan fiskal terhadap perekonomian bisa dianalisa dalam dua tahap yang berurutan, yaitu :

a.       Bagaimana suatu kebijaksanaan fiskal diterjemahkan menjadi suatu APBN

b.      Bagaimana APBN tersebut mempengaruhi perekonomian.

APBN mempunyai dua kategori, kategori yang pertama yaitu, mencatat pengeluaran dan penerimaan yang terdiri dari beberapa pos utama diantaranya:

PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.      Pajak (berbagai macam) 2.      Pinjaman dari Bank Sentral 3.      Pinajaman dari masyarakat dalam negeri 4.      Pinjaman dari luar negeri	1.      Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang/jasa 2.      Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai 3.      Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

Kebijakan anggaran pemerintah dahulu selalu mengharuskan kebijakan anggaran berimbang. Kebijakan anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Namun pada saat ini kebijakan anggaran dapat menjadi kebijakan anggaran defisit (defisit budget), anggaran surplus (surplus budget).

2.1.5       Pengaruh Risiko Kebijakan Fiskal.

Resiko Fiskal didefinisikan sebagai potensi tambahan deficit APBN yang disebabkan oleh sesuatu di luar kendali pemerintah. Pengungkapan resiko fiskal sangat perlu untuk empat tujuan strategis, yaitu :

i.                    Peningkatan kesadaran seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam pengelolaan kebijakan fiskal.

ii.                  Meningkatkan keterbukaan fiskal

iii.                Meningkatkan tangung jawab fiskal

iv.                Menciptakan kesinambungan fiskal

Resiko Fiskal dikelompokkan dalam empat kategori utama yaitu :

1.      Resiko Ekonomi Makro

Dalam penyusunan APBN indikator-indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, suku bunga sertifikat Bank Indonesia, nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia dan lifting minyak. Indikator tersebut merupakan asumsi dasar yang menjadi acuan penghitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN. Secara umum sumber resiko fiskal yang dihadapi oleh APBN 2012 terutama berasal dari dua resiko utama, yakni inflasi dan harga minyak.

a.   Inflasi

Pemerintah memproyeksikan angka inflasi tahun 2012 berkisar antara 3,5-5,5 persen. Sementara itu menurut IMF dalam World Economic Outlook per April 2012, inflasi diperkirakan sebesar 5,85 persen. Angka ini lebih tinggi daripada realisasi inflasi tahun 2010 dan lebih rendah dari proyeksi tahun 2011. Dengan demikian angka proyeksi pemerintah masih sejalan dengan kecendrungan penurunan angka inflasi. Meskipun angka inflasi telah menunjukkan angka penurunan, tetapi resiko tekanan inflasi ke depan diperkirakan masih cukup tinggi.

b.   Harga Minyak

Pemerintah memerintahkan harga minyak berkisar antara US$ 75 per barel s/d US$95 per barel, angka tersebut sejalan dengan penurunan harga minyak dipasaran dunia.

2.      Resiko Utang Dinamika Ekonomi Makro

Pengelolaan resiko utang diperlukan agar target pembiayaan utang dapat diperoleh dengan biaya yang wajar dan tidak menimbulkan penumpukan beban utang yang tidak terkendali pada masa yang akan mendatang.pada dasarnya resiko utang terdiri dari empat, diantaranya :

a.   Resiko pasar ini terdiri dari resiko nilai tukar, resiko tingkat bunga dan resiko likuiditas yag timbul sebagai akibat dari ketidakpastian kondisi pasar keuangan yang dinamis. Resiko nilai tukar terutama berasal dari utang melalui pinjaman luar negeri, sedangkan resiko tingkat bunga bersumber dari pinjaman luar negeri berbasis LIBOR dan SBN berbasis SBI 3 bulan.

b.   Sedangkan resiko pembiayaan kembali disebabkan oleh besarnya pembayaran kewajiban utang pada tahun/ periode tertentu.

c.   Resiko operasional

Resiko operasional adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan pada orang, proses bisnis dan sistem diunit terkait. Sert yang ditimbulkan oleh aspek legal. Resiko ini antara lain dapat berupa gagal bayar akibat kelalaian manusia atau kegagalan sistem yang berdampak pada penurunan sorvereign credit rating.

d.   Resiko Reputasi

Resiko Reputasi merupakan resiko penurunan kredibilitas pengelolaan utang dari sudut pandang investor dan lender yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepastian dan konsistensi penerapan strategi pengelolaan utang.

3.      Kewajiban Kontijensi Pemerintah Pusat

Kewajiban kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontijensi pemerintah pusat yang menjadi resiko fiskal bersumber dari pemberian dukungan dan/ atau pinjaman pemerintah atas proyek-proyek infrastruktur, kewajiban yang timbul akibat program pension dan tabungan hari tua pegawai negeri.

4.      Desentralisasi Fiskal

Kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Republik Kesatuan Indonesia. dalam hal pelaksanaanya, penerapan kebijakan ini selain menghasilkan hal-hal positif sebagaimana yang diharapkan ternyata juga berpotensimenimbulkan resiko fiskal. Resiko Fiskal  dari desentarlisasi fiskal diantaranya, bersumber dari kebijakan pemekaran daerah, tunggakan pemerintah daerah atas pengembalian penerusan pinjaman dari luar negeri dan rekening pinjaman daerah serta pengalihan pajak pusat menjadi pajak daerah.

Pengaruh Pajak Terhadap Pendapatan dan Konsumsi

Dengan tetap mempertahankan asumsi bahwa pengeluaran investasi (I) dan pengeluaran pemerintah (G) bersifat optonomus, maka pajak akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi melalui pengaruhnya terhadap fungsi konsumsi. Pengaruh pajak yang akan dibahas adalah pajak nominal dan pajak proporsional.

a.    Pajak Nominal

Pajak nominal, pertama kali mempengaruhi pendapatan disposible. Jika pendapatan adalah Y dan pajak nominal adalah T, maka pendapatan disposible :

Yd = Y – T

Fungsi konsumsi menurut model Keynes adalah:

C = C0  + bYd

Dengan adanya pajak nominal, maka Yd = Y – T, sehingga fungsi konsumsi

C         = C0 + bYd

            = C0 + b(Y-T)

            =C0 + bY – bT

            = C0 – bY + bT

Dari persamaan diatas terlihat bahwa pajak nominal tidak mengubah nilai MPC. Artinya pajak nominal tidak mengubah senitivitas konsumsi akibat perubahan pendapatan. Yang berubah adalah konsumsi otonomus, dimana pajak nominal menyebabkan konsumsi optonomus menjadi lebih kecil sebesat bT.

b.    Pajak Proporsional

Jika pajak penghasilan yang dikenakan adalah proporsional (t), maka pendapatan disposible menjadi:

Yd = Y – tY = Y (1-t)

Akibatnya fungsi konsumsi berubah menjadi:

C         = C0 + bYd = C0 + b{Y(1-t)}

             = C0 + bY – btY = C0 + (b-bt)Y

Ternyata pajak proporsional menyebabkan MPC menjadi (b-bt) atau lebih kecil sebesar bt, sedangkan konsumsi otonomus tetap.

Utang Pemerintah Indonesia Dari Tahun 1990-2005

            Indonesia merupakan negara sedang berkembang. Sebelum terjadi krisis ekonomi di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan saat itu, yang menempatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai target prioritas pembangunan perekonomian nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak akhir tahun 1970-an selalu positif, serta tingkat pendapatan per kapita yang relatif rendah, menyebabkan target pertumbuhan ekonomi yang relatif tersebut tidak cukup dibiayai dengan modal sendiri, tetapi harus ditunjang dengan menggunakan bantuan modal asing.

            Modal asing ini merupakan pinjaman / utang pemerintah terhadap negara pemberi pinjaman. Pinjaman pemerintah tersebut diterima dalam bentuk hibah serta soft loan dari negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga pinjaman lainnnya, baik secara bilateral maupun multilateral. Selanjutnya seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian Indonesia, pinjaman yang bersyarat lunak semakin terbatas diberikan, sehingga untuk keperluan-keperluan tertentu dan dalam jumlah yang terbatas, pemerintah mulai menggunakan pinjaman komersial dan obligasi dari kreditur swasta internasional.

            Karena semakin pesatnya pembangunan dan terbatasnya kemampuan pemerintah untuk secara terus-menerus menjadi penggerak utama pembangunan nasional, maka pemerintah Indonesia mengambil suatu kebijakan agar pembangunan perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan lancar demi kepentingan rakyat Indonesia agar adil dan sejahtera yaitu dengan cara melakukan kebijakan pinjaman luar negeri.

            Adapun utang pemerintah Indonesia dari tahun 1990-2005 dapat dilihat dari pinjaman pemerintah sebagai berikut :

TABEL III-1

UTANG PEMERINTAH INDONESIA, 1990-2005

( Dalam Milyar Rupiah )

Tahun	Pinjaman Program (realisasi)	Pinjaman Proyek (realisasi)	Total Utang
1990	83,815	13,465	97,280
1991	99,751	13,855	133,606
1992	110,979	85,896	196,875
1993	107,525	105,814	213,339
1994	98,378	107,525	205,903
1995	90,088	98,378	188,466
1996	119,001	90,088	209,089
1997	143,856	119,001	262,857
1998	511,067	249,257	760,324
1999	249,257	26,181	275,438
2001	6,416	19,736	26,152
2002	9,346	19,964	29,310
2003	10,350	18,900	29,250
2004	3,140,80	18,604,8	21,745,6
2005	7,905	20,130,8	28,035,8

         Sumber : Data Koalisi Anti Utang (DEPKEU)

Dari tabel III-1 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 total utang pemerintah Indonesia masih stabil atau tidak terlalu besar perbedaan antara jumlah utang pemerintah pada saat tahun tersebut. Tetapi  pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi di Indonesia, utang pemerintah Indonesia meningkat drastis menjadi Rp. 760.324 milyar, jadi pemerintah dengan segala kebijakannya memutuskan untuk melakukan pinjaman luar negeri guna menyelamatkan perekonomian nasional yang terancam kebangkrutan akibat dari semakin melemahnya mata uang rupiah terhadap dollar. Adapun pinjaman pemerintah yang begitu banyak pada tahun 1998 digunakan untuk menutup defisit anggaran yang besar akibat terjadinya krisis ekonomi.

            Setelah tahun1998, pinjaman pemerintah mulai menurun dari tahun 1999 sampai dengan 2005 demi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap negara pemberi pinjaman.

3.2. Dampak Utang Pemerintah Terhadap Pembangunan Nasional

            Dalam jangka panjang, utang luar negeri dapat menimbulkan permasalahan ekonomi pada banyak negara penerima pinjaman. Di samping beban ekonomi yang harus diterima rakyat pada saat pembayaran kembali, juga beban psikologis politis yang harus diterima oleh negara penerima pinjaman akibat ketergantungannya denag bantuan asing.

            Sejak krisis moneter yang terjadi pada awal tahun 1980-an, negara-negara berkembang seperti Indonesia semakin terjerumus dalam krisis utang luar negeri, walaupun ada kecenderungan bahwa telah terjadi perbaikan atau kemajuan perekonomian di negara-negara tersebut. Peningkatan pendapatan per kapita atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara-negara berkembang belum berarti bahwa pada negara-negara tersebut dikategorikan kedalam negara yang maju, dalam arti struktur ekonominya telah berubah menjadi struktur ekonomi industri dan perdagangan luar negerinya sudah mantap. Tetapi pada kenyataannya, besar-kecilnya jumlah utang pemerintah yang dimiliki oleh suatu negara yang sedang berkembang lebih disebabkan karena adanya defisit current account, kekurangan dana investasi, pembangunan  perekonomian yang tidak dapat ditutup dengan sumber-sumber dana didalam negeri, angka inflasi yang tinggi, dan ketidakefisienan struktural di dalam perekonomiannya.

            Sehingga meskipun secara teknis, pemerintahan suatu negara telah sempurna dalam upaya pengendalian utang luar negerinya, pencapaian tujuan pembangunan akan sia-sia, kecuali jika negara tersebut secara finansial benar-benar kuat, yaitu pendapatan nasionalnya mampu memikul beban langsung yang berupa pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri dan bunganya dalam bentuk uang kepada pemberi pinjaman di luar negeri, karena utang luar negeri selalu disertai dengan kebutuhan devisa untuk melakukan pembayaran kembali. Pembayaran cicilan utang beserta bunganya merupakan pengeluaran devisa yang utama bagi banyak negara-negara penerima pinjaman.

            Adapun pembayaran utang pemerintah Indonesia dari tahun  1990-2005 dapat  dilihat pada tabel berikut :

TABEL III-2

PEMBAYARAN UTANG PEMERINTAH INDONESIA, 1990-2005

( Dalam Milyar Rupiah )

Tahun	Pembayaran Utang
1990	10,011
1991	10,837
1992	11,942
1993	12,302
1994	12,780
1995	13,225
1996	17,428
1997	35,297
1998	44,984
1999	39,335
2000	47,776
2001	57,270
2002	55,120
2003	51,170
2004	48,556
2005	52,111
2006	91,613

Sumber : Data Koalisi Anti Utang (DEPKEU)

Pada tabel III-2 dapat dilihat bahwa pembayaran utang pemerintah dari tahun 1990 sampai dengan 1996 masih stabil, akan tetapi pada tahun 1997 sampai dengan 2005 pembayaran utang pemerintah terus meningkat karena pembayaran cicilan pokok dan bunga utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo akibat terdepresinya nilai tukar rupiah secara tajam terhadap dolar Amerika, apalagi terjadinya krisis moneter di Indonesia pada awal tahun 1998. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah merencanakan untuk membayar sebagian besar jumlah utang luar negerinya lebih cepat dari waktu pembayaran yang sebenarnya. Tapi tampaknya komitmen pemerintah tidak berlangsung lama karena terjadinya krisis moneter di Asia Tenggara dan Timur pada pertengahan tahun 1997.

Pembayaran kembali utang luar negeri yang meningkat dalam jumlah besar ini dilakukan pemerintah tidak hanya memakai dana dari penerimaan dalam negeri saja, tetapi dengan segala pertimbangan pemerintah terpaksa juga menggunakan bantuan dana dari IMF. Jadi, utang luar negeri yang lama dibayar dengan utang luar negeri yang baru. Dengan kata lain, Indonesia telah terjerumus dalam krisis utang luar negeri, yaitu puncaknya pada tahun 1998 pada saat tejadinya krisis monetet di Indonesia.

            Akibat dari adanya bantuan IMF dalam jumlah yang sangat besar tersebut, menyebabkan pemerintah Indonesia harus menerima berbagai persyaratan dan resiko dalam pinjaman IMF ini. Sehingga pemerintah sangat terikat oleh IMF didalam menjalankan bidang perekonomian.

            Oleh sebab ini, pemerintah terus meningkatkan pembayaran utang luar negerinya terutama kepada IMF, agar tidak terikat lagi dengan IMF, yang sangat merugikan perekonomian Indonesia. Demi mewujudkan Indonesia yang mandiri, adil, dan sejahtera.

http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/07/utang-pemerintah-indonesia.html

http://karimahpatryani.wordpress.com/2011/05/15/kebijakan-fiskal/

http://aryanirusdiyanto.blogspot.com/2012/01/bab-2-makalah-kebijakan-fiskal.html

http://donielibra.wordpress.com/makalah-ekonomi-makro-tentang-kebijakan-fiskal-dan-moneter/